BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2025
- Kepada Yth
- Pemerintah Pusat Dan Daerah Se-Indonesia
- Bagian Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa
Dengan Hormat
Pengadaaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya.Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pada sektor perusahaan atau swasta, prosesnya lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.
TUJUAN BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2025
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomi.
- Mendorong pengadaan berkelanjutan.
MATERI BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2025
- 1. Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management).
- 2. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3. Melakukan Perencanaan PBJ level-1.
- 4. Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah level-1.
- 5. Mengelola Kontrak PBJP level-1 dan
- 6. Mengelola PBJP Secara Swakelola level-1
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Agar Mengikuti BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2025
