Bimtek Evaluasi dan Audit Website Pemerintah Berdasarkan Standar Kominfo 2025
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan pedoman teknis dan standar minimal website pemerintah yang mencakup aspek struktur informasi, keterkinian konten, keamanan, aksesibilitas, interoperabilitas, hingga kompatibilitas perangkat. Namun pada praktiknya, masih banyak situs pemerintah yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut.
Berdasarkan evaluasi nasional yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, ditemukan bahwa sebagian besar website milik instansi pusat maupun daerah belum optimal dalam hal desain responsif, perlindungan data pengguna, dan pengelolaan konten dinamis. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis dari pengelola website juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM dan memastikan bahwa setiap website pemerintah sesuai dengan standar terbaru Kominfo tahun 2025.
Di tengah transformasi digital yang semakin masif, website pemerintah memiliki peran strategis sebagai sarana utama penyampaian informasi publik, pelayanan digital, dan transparansi administrasi. Namun, keberadaan website saja tidak cukup—kualitas, keamanan, keterjangkauan, serta kesesuaian terhadap standar nasional menjadi hal yang harus senantiasa dievaluasi dan diaudit secara sistematis. Untuk itulah, Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi dan Audit Website Pemerintah Berdasarkan Standar Kominfo 2025 menjadi inisiatif penting dalam meningkatkan kualitas layanan digital sektor publik.
Tujuan Bimtek Evaluasi dan Audit Website Pemerintah Berdasarkan Standar Kominfo 2025
- Memahami Standar Website Pemerintah
Peserta akan mempelajari elemen-elemen wajib dalam website instansi pemerintah, termasuk struktur navigasi, keterbukaan data, dan pengelolaan domain go.id.
- Melakukan Evaluasi Mandiri dan Audit Teknis
Peserta diajarkan cara melakukan evaluasi konten, desain, performa teknis, dan keamanan menggunakan metode dan alat yang sesuai standar Kominfo.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Digital
Website yang terstandarisasi akan lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip digital government.
- Mendorong Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi
Audit berkala dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Bimtek Evaluasi dan Audit Website Pemerintah Berdasarkan Standar Kominfo 2025 adalah langkah penting dalam mendukung agenda digitalisasi sektor publik. Dengan bekal pengetahuan dan alat evaluasi yang tepat, para pengelola website instansi akan mampu meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap platform digital mereka. Seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan berbasis web, kebutuhan akan website pemerintah yang andal, aman, dan sesuai standar nasional pun menjadi semakin mendesak. Melalui bimtek ini, diharapkan setiap instansi dapat lebih siap dan profesional dalam mengelola wajah digitalnya ke depan.
Materi yang Diajarkan
Bimtek ini terbagi menjadi beberapa modul pembelajaran yang saling terintegrasi, antara lain:
- Standar Kominfo 2025 untuk Website Pemerintah
Memuat struktur informasi wajib, kebijakan keamanan informasi, dan prinsip desain inklusif.
- Audit Aksesibilitas dan Responsivitas
Menggunakan alat seperti Google Lighthouse, WAVE, dan evaluasi manual untuk memastikan situs dapat diakses semua kalangan dan tampil optimal di semua perangkat.
- Audit Keamanan Website
Pengenalan praktik pengamanan situs, seperti HTTPS, validasi input, serta perlindungan terhadap serangan umum (XSS, SQL Injection, dsb).
- Evaluasi Performa dan Ketersediaan (Uptime)
Memastikan website cepat diakses, minim gangguan, dan memiliki infrastruktur hosting yang andal.
- Analisis Data dan Laporan Evaluasi
Teknik penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut berbasis hasil audit.
Peserta diharapkan melakukan evaluasi awal terhadap website instansinya dan menyusun rencana tindak lanjut perbaikan. Bagi instansi yang telah melakukan audit internal, dapat melanjutkan proses ke tahap evaluasi nasional oleh Kominfo untuk memperoleh peringkat atau insentif.
Dalam jangka panjang, implementasi standar website pemerintah ini akan mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.
Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Evaluasi dan Audit Website Pemerintah Berdasarkan Standar Kominfo 2025
