Bimtek Tata Kelola Domain dan Hosting Pemerintah Daerah (go.id) 2025

Dalam era digital yang semakin maju, pemerintah dituntut untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Salah satu komponen penting dari transformasi digital pemerintahan adalah keberadaan situs web resmi dengan domain .go.id.

Domain ini tidak hanya menjadi identitas digital instansi pemerintah, tetapi juga sarana komunikasi yang kredibel antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola domain dan hosting yang baik menjadi kebutuhan mutlak. Untuk menjawab tantangan ini, Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Domain dan Hosting Pemerintah Daerah (go.id) tahun 2025 diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur digital pemerintah daerah.

Seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan digital, website resmi pemerintah menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik, pelayanan administrasi, serta wadah aspirasi. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam pengelolaan domain dan hosting, seperti:

• Penggunaan domain yang tidak sesuai standar (non-.go.id);
• Hosting yang tidak aman dan sering mengalami downtime;
• Minimnya pemahaman teknis tentang pengelolaan DNS, SSL, backup, dan keamanan siber;
• Website pemerintah yang tidak terurus atau tidak di-update;
• Tidak adanya SOP pengelolaan website dan pemisahan peran antara pengelola konten, teknis, dan keamanan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bimtek ini hadir sebagai bentuk penguatan kapasitas teknis dan manajerial SDM di instansi pemerintahan, khususnya di daerah.

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis aparatur pemerintah daerah dalam mengelola domain dan hosting.
• Menstandarkan penggunaan domain .go.id sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Membangun sistem hosting yang aman, stabil, dan andal untuk mendukung layanan publik berbasis web.
• Mendorong pembentukan Tim Pengelola Website Daerah yang profesional.
• Menyusun kebijakan internal serta SOP pengelolaan website, domain, dan hosting.

Meski domain .go.id telah lama diperkenalkan, masih banyak instansi yang belum sepenuhnya memanfaatkannya secara optimal. Tantangan utamanya meliputi kurangnya SDM teknis, infrastruktur terbatas, hingga ketidaktahuan tentang aturan dan standar pengelolaan domain dan hosting.

Bimtek Tata Kelola Domain dan Hosting Pemerintah Daerah tahun 2025 merupakan langkah nyata dalam mendukung transformasi digital nasional, khususnya dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dengan domain .go.id yang dikelola secara profesional dan hosting yang aman serta andal, pemerintah daerah dapat menghadirkan layanan publik yang terpercaya, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang proaktif dalam mengikuti bimtek ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknis internal, tetapi juga memperkuat citra sebagai institusi modern dan terbuka di mata publik.

Materi yang Disampaikan dalam Bimtek

Bimtek Tata Kelola Domain dan Hosting .go.id 2025 mencakup materi teknis dan manajerial, antara lain:

1.Pengenalan Domain .go.id

• Fungsi dan keunggulan domain .go.id bagi lembaga pemerintah.
• Prosedur pendaftaran dan pengelolaan domain melalui PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia).

2.Manajemen Hosting Pemerintah

• Perbedaan shared hosting, VPS, dan cloud hosting.
• Kriteria hosting yang aman dan sesuai untuk instansi pemerintah.
• Tips pemilihan penyedia hosting.

3.Keamanan Siber dan Proteksi Website

• Penerapan SSL/TLS untuk website pemerintah.
• Firewall, anti-malware, dan monitoring uptime.
• Mekanisme backup dan disaster recovery.

4.Pengelolaan DNS dan Email Resmi Pemerintah

• Konfigurasi DNS server dan record yang penting.
• Penggunaan email resmi dengan domain .go.id untuk komunikasi dinas.

5.Audit Website Pemerintah Daerah

• Pengecekan konten, kelengkapan informasi publik, dan kesesuaian dengan UU KIP.
• Kepatuhan terhadap standar SPBE dan e-Government.

6.Penyusunan SOP dan Struktur Tim Pengelola

• Pembentukan tim pengelola website daerah (konten, teknis, keamanan).
• Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.

7.Studi Kasus dan Praktik Baik

• Studi kasus migrasi domain dari .org ke .go.id.
• Praktik terbaik pengelolaan hosting di tingkat provinsi dan kabupaten.

Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Tata Kelola Domain dan Hosting Pemerintah Daerah (go.id) 2025