Bimtek ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Ikuti Bimtek Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pahami regulasi baru ASN sesuai undang-undang terbaru. Terbuka untuk instansi pemerintah.

Deskripsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu regulasi penting yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintahan Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang ini, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi menjadi salah satu langkah yang sangat relevan dilakukan oleh berbagai pihak, baik pusat maupun daerah.

Dengan adanya UU No. 20 Tahun 2023, seluruh ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diharapkan mampu memahami landasan hukum terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan pengembangan karier mereka. Dalam konteks ini, sosialisasi undang-undang terbaru tidak hanya menjadi kegiatan rutin administratif, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya di bawah kerangka hukum yang baru.

Bimtek ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 ini terbuka bagi berbagai kalangan, terutama mereka yang berkecimpung dalam bidang kepegawaian, hukum, pengawasan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta akan lebih siap dalam mengimplementasikan kebijakan terbaru sesuai dengan amanat undang-undang, serta mendorong terwujudnya tata kelola ASN yang lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Tujuan Bimtek ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

• Meningkatkan Pemahaman Regulasi Baru
  Memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta tentang isi, substansi, dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menggantikan UU ASN sebelumnya.

• Menjawab Tantangan Implementasi UU Baru
  Menyediakan ruang diskusi dan klarifikasi atas berbagai perubahan kebijakan, termasuk dampaknya terhadap manajemen kepegawaian di instansi pemerintah.

• Menyeragamkan Interpretasi dan Implementasi
  Mendorong kesamaan pemahaman antar instansi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan UU ini berjalan konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Mendukung Reformasi Birokrasi Nasional
  Mengakselerasi transformasi ASN menjadi lebih profesional, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik, sesuai amanat undang-undang.

• Meningkatkan Kualitas Tata Kelola ASN
  Memberikan pedoman kepada pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, serta SDM aparatur lainnya dalam mengelola ASN secara efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Materi Bimtek ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

1. Pendahuluan & Latar Belakang Terbitnya UU No. 20 Tahun 2023

   • Perbandingan UU ASN sebelumnya dan yang berlaku saat ini

   • Urgensi perubahan regulasi dalam konteks reformasi birokrasi

2. Pokok-Pokok Pengaturan dalam UU ASN Terbaru

   • Definisi dan ruang lingkup ASN menurut UU No. 20 Tahun 2023

   • Prinsip-prinsip dasar manajemen ASN

3. Manajemen ASN

   • Perencanaan kebutuhan pegawai

   • Pengadaan dan pengangkatan ASN

   • Penempatan dan promosi jabatan

   • Sistem merit dalam pengelolaan ASN

4. Kinerja, Disiplin, dan Penghargaan

   • Sistem evaluasi kinerja terbaru

   • Mekanisme pemberian penghargaan

   • Sanksi administratif dan disiplin

5. Perlindungan Hukum dan Hak ASN

   • Hak ASN terhadap perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kesejahteraan

   • Peran lembaga pengawas dalam perlindungan ASN

6. Penataan Jabatan dan Karier ASN

   • Penataan jabatan fungsional dan struktural

   • Jalur pengembangan karier dan kompetensi

7. Transformasi Digital dalam Sistem ASN

   • Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional

   • Digitalisasi proses manajemen ASN

8. Strategi Implementasi dan Tantangan di Lapangan

   • Peta jalan implementasi UU 20/2023

   • Studi kasus dan contoh implementasi di instansi tertentu

   • Diskusi dan tanya jawab interaktif

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan informasi terkait UU ASN terbaru, banyak instansi dan individu mencari referensi yang valid dan terpercaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi hukum di kalangan aparatur negara. Selain sebagai forum berbagi informasi, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi dan konsultasi mengenai praktik-praktik terbaik dalam menerapkan kebijakan ASN yang baru.

Dengan landasan hukum yang lebih kuat dan sistem kepegawaian yang diperbarui, ASN Indonesia diharapkan dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang lebih efisien, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi sektor publik di berbagai level pemerintahan.

Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023