Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Konflik Pertanahan di Tingkat Daerah Tahun 2026 merupakan program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta penanganan konflik pertanahan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Konflik pertanahan di tingkat daerah masih menjadi salah satu isu penting yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, kepastian hukum, serta iklim pembangunan dan investasi, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih efektif melalui pendekatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur.

Pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, mendata, dan memetakan berbagai bentuk konflik pertanahan yang terjadi di wilayah masing-masing. Dengan adanya sistem monitoring yang baik, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cepat mendeteksi potensi konflik sejak dini sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks. Selain itu, kegiatan evaluasi juga menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas kebijakan, program, serta langkah-langkah penyelesaian konflik yang telah dilakukan selama ini.

Tujuan Bimtek Monev Konflik Pertanahan di Tingkat Daerah 2026

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, kebijakan, dan regulasi terkait konflik pertanahan di tingkat daerah.
• Memperkuat kapasitas aparatur dalam melakukan monitoring, identifikasi, dan pemetaan konflik pertanahan secara sistematis.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan evaluasi terhadap penanganan konflik pertanahan yang telah dilaksanakan.
• Mendorong tersedianya data konflik pertanahan yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
• Mengembangkan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan di wilayah masing-masing.
• Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan konflik pertanahan di daerah.
• Meningkatkan kemampuan analisis masalah untuk menemukan akar penyebab konflik pertanahan.
• Mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Materi Bimtek Monev Konflik Pertanahan di Tingkat Daerah 2026

1. Kebijakan dan Regulasi Pertanahan

• Kebijakan nasional dan daerah terkait pertanahan.
• Dasar hukum penyelesaian konflik pertanahan.
• Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik agraria.

2. Konsep Dasar Konflik Pertanahan

• Pengertian dan jenis-jenis konflik pertanahan.
• Faktor penyebab konflik di tingkat daerah.
• Dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari konflik pertanahan.

3. Sistem Monitoring Konflik Pertanahan

• Teknik pengumpulan data konflik pertanahan.
• Pemetaan wilayah rawan konflik.
• Pembuatan database konflik berbasis digital.

4. Evaluasi Penanganan Konflik Pertanahan

• Indikator keberhasilan penanganan konflik.
• Metode evaluasi kebijakan dan program.
• Penyusunan laporan evaluasi konflik pertanahan.

5. Analisis dan Penyelesaian Konflik

• Identifikasi akar masalah konflik pertanahan.
• Teknik analisis konflik berbasis data.
• Strategi penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

6. Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik

• Sistem early warning konflik pertanahan.
• Strategi pencegahan sengketa tanah.
• Peran pemerintah daerah dalam mitigasi konflik.

7. Sinergi dan Koordinasi Stakeholder

• Peran ATR/BPN, pemerintah daerah, dan aparat hukum.
• Kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian konflik.
• Penguatan komunikasi antar lembaga.

8. Digitalisasi Data Pertanahan

• Pemanfaatan teknologi dalam Monev konflik.
• Sistem informasi pertanahan daerah.
• Integrasi data konflik berbasis aplikasi.

9. Studi Kasus Konflik Pertanahan

• Analisis kasus konflik di berbagai daerah.
• Pembelajaran dari penyelesaian konflik.
• Best practice penanganan konflik pertanahan.

10. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

• Perencanaan aksi pasca-Bimtek.
• Strategi implementasi di daerah masing-masing.
• Monitoring keberlanjutan program Monev konflik pertanahan.

Selain aspek teknis, Bimtek ini juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi, baik di tingkat pemerintah daerah, lembaga pertanahan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menciptakan sistem penanganan konflik pertanahan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian yang adil serta berkelanjutan.

Melalui pendekatan studi kasus dan diskusi interaktif, peserta juga akan mempelajari berbagai pengalaman penanganan konflik pertanahan di berbagai daerah sebagai bahan pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis dalam menyusun strategi pencegahan dan penyelesaian konflik yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dengan mengikuti Bimtek ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam melakukan monitoring dan evaluasi konflik pertanahan secara profesional, memperkuat sistem data dan pelaporan di tingkat daerah, serta mendukung terciptanya tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial, kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk itu Bapak/Ibu haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas, kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH mengharapkan keikutsertaan Bapak/Ibu Pejabat dan staf Kantor Pertanahan, Aparatur Pemerintah Daerah , Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta OPD terkait lainnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Aparat Penegak Hukum (APH), BUMD dan instansi terkait lainnya, Pihak swasta atau pelaku usaha, Instansi vertikal terkait Agar Mengikuti Bimtek Monev Konflik Pertanahan di Tingkat Daerah 2026