Bimtek Antisipasi Dan Pengelolaan Konflik Sosial Dan Publik Bagi Aparatur Pemerintah
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat
Namun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya kebutuhan untuk membekali aparatur pemerintah daerah, khususnya dari aparat Dinas Sosial, Kesbanglinmas, Bagian Humas dan Satpol PP serta pihak perusahaan swasta, khususnya bagian Humas dan Community/External Relations berkaitan dengan konsep dan aplikasi antisipasi dan pengelolaan masalah konflik sosial dan publik secara komprehensif dan lintas perspektif. Konflik semestinya dipahami sebagai outcome dari berbagai faktor yang saling mengkait; legal, ideologi, pendidikan, geografi, kemiskinan, pranata sosial dan berbagai faktor terkait lainnya.
Untuk Memahami Opsi Di Atas Kami Mitra Manajemen Daerah SKT KEMENTRIAN DALAM NEGERI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 NPWP KEMENTRIAN KEUANGAN DITJEN PAJAK : 74.925.624.4-045.00 Bersama Para Pakar Dan Narasumber BKN RI, KEMENPAN RB, Kementrian Dalam Negeri RI, Kementrian Keuangan RI, BPK RI, BPKP, Dan Akademisi Menyelengarakan Bimtek Bidang Pemerintahan