BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025
Dengan Hormat
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut bertujuan menyempurnakan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. PP No. 12 Tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
TUJUAN BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Keuangan Daerah khususnya dalam hal penatausahaan keuangan daerah sehingga peserta diharpak akan mampu melakukan tugas penatausahaan keuangan daerah.
MATERI BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025
| 1. |
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD – RI Tahun 2025 |
| 2. |
Bimbingan Teknis Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD – RI)Tahun 2025 |
| 3. |
Bimtek Implementasi Perpres 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) Tahun 2025 |
| 4. |
Bimtek Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022. Tahun 2025 |
| 5. |
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020. -Tahun 2025 |
| 6. |
Bimtek Implementasi Dan Pengaruh UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. -Tahun 2025 |
| 7. |
Bimtek Penyederhanaan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. -Tahun 2025 |
| 8. | Bimtek Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023. Tahun 2025 |
| 9. |
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. -Tahun 2025 |
| 10. |
Bimtek Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 Dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Tahun 2025 |
| 11. |
Bimtek Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Tahun 2025 |
| 12. |
Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Umum Daerah (BUD/PPKD). – |
| 13. | Bimtek Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. – |
| 14. |
Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Pada Pemerintah Daerah. |
| 15. |
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual. |
| 16. |
Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara |
| 17. |
Bimtek Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan/Aset Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Menuju Opini WTP. – |
| 18. |
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020. |
| 19. |
Bimtek Reviu Rencana Kerja dan Anggaran dalam Upaya Peningkatan Kualitas APBD. -Selengkapnya- |
| 20. |
Bimtek Strategi Menghadapi Audit/Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) . -Selengkapnya- |
| 21. |
Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Secara Bersih, Efisien dan Tepat Guna Sesuai Permendagri No. 99 Tahun 2019. -Selengkapnya- |
| 22. |
Bimtek Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Sesuai Permendagri No. 99 Tahun 2019. -Selengkapnya- |
| 23. |
Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan BLUD. -Selengkapnya- |
| 24. |
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terintegrasi Berbasis SAP – SAK. -Selengkapnya- |
| 25. |
Bimtek Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). -Selengkapnya- |
| 26. |
Bimtek Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018. -Selengkapnya- |
| 27. |
Bimtek Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. -Selengkapnya- |
| 28. |
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. -Selengkapnya- |
| 29. |
Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. -Selengkapnya- |
| 30. |
Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan BLU bagi Perguruan Tinggi. -Selengkapnya- |
| 31. |
Bimtek Peningkatan Kapabilitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah. -Selengkapnya- |
| 32. |
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan OPD/SKPD. -Selengkapnya- |
| 33. |
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020. -Selengkapnya- |
| 34. |
Bimtek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sesuai Permendagri No. 56 Tahun 2021. -Selengkapnya- |
| 35. |
Bimtek Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. -Selengkapnya- |
SETELAH PESERTA MENGIKUTI BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025 DI HARAPKAN
1. Menjelaskan Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Menguraikan Perencanaan Keuangan Daerah
3. Menguraikan Penganggaran APBD
4. Menguraikan Pelaksanaan APBD
5. Menguraikan Penatausahaan dan Pelaporan APBD
6. Menguraikan Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD
7. Memproses Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Menjelaskan Kompetensi Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Menerangkan Current Issue terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk itu para Pemerintah Daerah haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah Agar Mengikuti BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025
