Bimtek Bidang Keuangan

Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025

Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025

Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025

Dapatkan info lengkap Bimtek Keuangan Daerah 2025: jadwal pelatihan, narasumber ahli, dan sertifikat resmi. Bimtek terpadu untuk ASN & pejabat daerah. Cek sekarang!

Deskripsi

Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025 adalah solusi pelatihan terkini bagi aparatur pemerintah daerah, bendahara, dan pejabat SKPD dalam memahami regulasi terbaru pengelolaan keuangan. Diselenggarakan oleh lembaga resmi dan terpercaya, bimtek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN di bidang tata kelola keuangan daerah.

Dengan mengikuti Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, pelaporan berbasis akrual, hingga penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan terbaru. Materi disesuaikan dengan Permendagri dan peraturan pemerintah terbaru yang berlaku di tahun 2025, menjadikan pelatihan ini relevan dan aplikatif.

Program Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025 ini tersedia dalam berbagai jadwal dan lokasi, serta dapat dilaksanakan secara online (virtual) maupun offline (tatap muka). Peserta akan dibimbing langsung oleh narasumber berpengalaman dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan praktisi ahli keuangan daerah.

Tujuan Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025

  1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi Terbaru
    Membekali peserta dengan pengetahuan terkini terkait regulasi dan peraturan pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri, PP, dan kebijakan tahun 2025.
  2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Daerah
    Mengembangkan kemampuan teknis ASN, bendahara, PPK, dan pejabat pengelola keuangan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.
  3. Mendukung Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
    Mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam pengelolaan keuangan daerah.
  4. Memahami Aplikasi dan Sistem Keuangan Daerah
    Memberikan pemahaman praktis mengenai penggunaan aplikasi seperti SIMDA Keuangan, SIPD, dan sistem pendukung lainnya yang digunakan di tahun 2025.
  5. Menyiapkan Laporan Keuangan Daerah yang Berkualitas
    Membantu peserta memahami standar pelaporan dan penyusunan LKPD sesuai SAP dan regulasi terbaru.

Materi Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025

  • Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025
    • Permendagri terbaru
    • Perubahan kebijakan pusat terhadap APBD dan transfer daerah
  • Penyusunan APBD dan Penjabaran Anggaran
    • Proses perencanaan keuangan daerah
    • Sinkronisasi RKPD dan APBD
  • Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah
    • Sistem dan prosedur kas daerah
    • Mekanisme penyaluran dan pelaporan belanja
  • Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban
    • Penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD)
    • Audit internal dan eksternal
  • Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD 2025
    • Pelatihan teknis penggunaan sistem
    • Integrasi data dan pelaporan digital
  • Pengawasan, Evaluasi, dan Reviu Pengelolaan Keuangan
    • Peran Inspektorat dan BPK
    • Tindak lanjut temuan pemeriksaan
  • Studi Kasus & Diskusi Interaktif
    • Analisis permasalahan nyata di lapangan
    • Tanya jawab bersama narasumber ahli

Melalui kegiatanBimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan keterampilan dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi terbaru.

Pelatihan ini merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), khususnya dalam pengelolaan keuangan publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Keuangan Daerah Sesuai Permendagri 2025