BIMTEK PENYUSUNAN SOP SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG KINERJA YANG SISTEMATIS DAN EFEKTIF 2025
Sekretariat DPRD perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas administratif yang konsisten, sistematis, dan efektif.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.
Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan merupakan dasar pedoman/acuan bagi instansi pemerintahan untuk menyusun SOP. Dengan disusunnya SOP diharapakan instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
Tujuan utama Bimtek Penyusunan SOP Sekretariat DPRD
Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD agar lebih sistematis dan efektif. Bimtek ini membantu Sekretariat DPRD dalam mengontrol semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan, sehingga lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, SOP yang baik juga membantu dalam meningkatkan pelayanan, meminimalkan kesalahan, dan memastikan tugas-tugas administratif berjalan dengan baik.
Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti BIMTEK PENYUSUNAN SOP SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG KINERJA YANG SISTEMATIS DAN EFEKTIF 2025
