BIMTEK PERTANAHAN PEMERINTAH DAERAH 2024-2025
( Pedoman Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah ,Administrasi Pertanahan Pemerintah Daerah ,Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pemerintah Daerah )
Dengan Hormat
Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi dibidang administrasi pemerintahan guna memajukan Negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dibidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Namun di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang pertanahan sudah seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi pertanahan tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari langkah pembangunan di bidang hukum di Indonesia.
MATERI BIMTEK PERTANAHAN PEMERINTAH DAERAH 2024-2025
- Pedoman Pengadaan tanah Pemerintah Daerah
- Administrasi Pertanahan Pemerintah Daerah
- Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pemerintah Daerah
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Agar Mengikuti BIMTEK PERTANAHAN PEMERINTAH DAERAH 2024-2025
