Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam menyusun, mencatat, memelihara, hingga melaporkan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025 hadir sebagai solusi strategis yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam mengelola aset daerah secara profesional.

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru seperti Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, serta pedoman teknis lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan BPK.

Tujuan Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025

Bimtek ini bukan sekadar pelatihan teknis biasa. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang memahami secara menyeluruh siklus pengelolaan aset daerah dari hulu ke hilir. Tujuan utama dari pelatihan ini antara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas ASN dan OPD dalam melakukan inventarisasi, pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan aset daerah.

2. Mencegah Temuan BPK terkait pengelolaan aset yang tidak sesuai prosedur atau tidak tercatat.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

4. Mempersiapkan Daerah dalam Audit LKPD, terutama pada aspek nilai aset dan penyajiannya di neraca.

5. Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi, khususnya pada bidang manajemen aset berbasis digital.

Materi Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025

Materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Beberapa materi inti yang disampaikan dalam Bimtek Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025 meliputi:

1. Dasar Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

• Permendagri No. 47 Tahun 2021

• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

• Integrasi dengan perencanaan dan penganggaran daerah

2. Inventarisasi Aset dan Penatausahaan BMD

• Teknik identifikasi aset tetap dan aset lainnya

• Penyusunan KIB (Kartu Inventaris Barang)

• Pelabelan, pengkodean, dan klasifikasi barang daerah

3. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

• Penggunaan internal

• Sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah

• Optimalisasi pendapatan daerah dari pemanfaatan aset

4. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang

• Mekanisme penghapusan aset yang tidak bernilai guna

• Hibah, penjualan, tukar menukar aset daerah

• Tata cara lelang aset

5. Pelaporan dan Rekonsiliasi Aset

• Pencatatan aset dalam SIMDA BMD atau aplikasi SIPD

• Penyajian aset dalam laporan keuangan

• Strategi rekonsiliasi aset dan validasi data

6. Audit dan Pengawasan Aset Daerah

• Menyiapkan dokumen pendukung untuk pemeriksaan BPK

• Studi kasus temuan BPK seputar aset

• Tindakan korektif dan preventif

Jadwal Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025 tersedia secara berkala di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan juga bisa diselenggarakan in-house training untuk instansi yang membutuhkan.

Untuk itu pejabat instansi Pemerintah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 1104-00-00/014/III/2024 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah: Panduan Praktis ASN dan OPD 2025