Bimtek Penerapan Preferensi Harga Di Pekerjaan Konstruksi 2024-2025

Dengan Hormat

Surat Edaran Nomor 18/SE/M/2021 Tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan ini menjadi acuan khususnya bagi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam melakukan evaluasi harga penawaran dengan pemberian preferensi harga pada barang dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PUPR.

Preferensi Harga Di Pekerjaan Konstruksi

Bagaimana preferensi harga diberikan? Di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 67 pada ayat (3) diatur bahwa preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
2. diberikan (koefisien preferensi) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
3. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
4. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
5. HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 – KP) x HP dengan:
   • KP = TKDN x preferensi tertinggi
   • KP merupakan Koefisien Preferensi
   • HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
6. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintah Daerah  haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Agar Mengikuti Bimtek Penerapan Preferensi Harga Di Pekerjaan Konstruksi 2024-2025