sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas: Pengelola keuangan daerah,APBD,Penyusunan rancangan APBD,Penetapan APBD,Pelaksanaan dan penatausahaan, Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD,Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Kekayaan daerah dan utang daerah,

badan layanan umum daerah,Penyelesaian kerugian keuangan daerah,Informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan

Untuk Memahami Opsi Di Atas Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.PERMENDAGRI NO 77 TAHUN 2020