Bimtek Penerapan Simda Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual Di Lingkup Pemerintah Daerah / Organisasi Prangkat Daerah OPD
Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat
Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance.
aplikasi SIMDA Keuangan untuk manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dimulai dari Rencana Kerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan seterusnya.
Berikut beberapa perbaikan dan tambahan fitur pada Simda 2.7.0.12 :
1. Perbaikan Inputan Tagihan Non Termin, error Sisa Kontrak sudah habis.
2. Penambahan fitur Eksport Import SP3B
3. Penambahan fitur Eksport Import SP2B
4. Perbaikan fitur Export Import SPM terkait data tagihan.
5. Perbaikan inputan Parameter Program Kegiatan, data tidak dapat diubah/hapus kalau sudah ada di renja.
6. Penambahan fitur verifikasi rekening penerima kedalam sistem bank sebelum pembuatan SP2D
(khusus pengguna CMS/SP2D Online versi 3 keatas)
7. Updater.exe diupdate ke versi 3.0
8. Penambahan Laporan Register SP3B & Register SP2B
9. Perbaikan Laporan Realisasi Pembayaran Per Nomor Kontrak di Tata Usaha, ditambahh kolom Tagihan
10. Perbaikan Laporan SP3B & SP2B, Saldo Awal dihitung dari SP2B terbit.
11. Penambahan Laporan RTH di Laporan BUD.
12. Perbaikan Laporan SPP2 59, penambahan informasi addendum jika ada.
Untuk Memahami Opsi Di Atas Kami Mitra Manajemen Daerah SKT KEMENTRIAN DALAM NEGERI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 NPWP KEMENTRIAN KEUANGAN DITJEN PAJAK : 74.925.624.4-045.00 Bersama Para Pakar Dan Narasumber BKN RI, KEMENPAN RB, Kementrian Dalam Negeri RI, Kementrian Keuangan RI, BPK RI, BPKP, Dan Akademisi Menyelengarakan Bimtek Bidang Keuangan
