BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH

( JADWAL BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH 2022/2023 | MATERI BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH 2022/2023  | TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH 2022/2023 ) 

KEPADA YTH :
Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD,Kepala Dinas, Badan, Kantor & Staf Pemprov,
Pemkab, Pemkot Seluruh Indonesia
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid,PA.PPK Dan Pokja & Staf Terkait

Dengan Hormat

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu, perubahan Perpres tentang PBJ ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan yang berkelanjutan

TUJUAN BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada SDM PBJ terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah. SDM PBJ harus memahami regulasi PBJ sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PBJ Pemerintah.

MATERI BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH

1. Bimtek Penerapan P3DN Dan TKDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
2. Bimtek Implementasi SPSE 4.5
3. Bimtek E Katalok Dan Katalok Lokal
4. Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Bimtek Pedoman Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Bimtek Perencanaan, Persiapan dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
7. Bimtek Penyusunan SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
8. Bimtek Pengawasan dan Transparansi Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
9. Bimtek Bimtek Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Pemerintah Daerah
10. Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti BIMTEK PENGADAAN BARANG+JASA PEMERINTAH