Bimtek Bidang Kepegawaian

Bimtek Kepegawaian Pemerintah Daerah

Bimtek Kepegawaian Pemerintah Daerah

Bimtek Kepegawaian Pemerintah Daerah

( Jadwal Bimtek Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah 2022/223 |Materi Bimtek Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah 2022/223 | Tempat Pelaksanaan Bimtek Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah 2022/223 )

KEPADA YTH :
Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD,Kepala Dinas, Badan, Kantor & Staf Pemprov,
Pemkab, Pemkot Seluruh Indonesia
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid,Kepegawaian & Staf Terkait

Dengan Hormat

Apatur sipil negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu unsur ASN, pegawai negeri sipil (PNS) bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas PNS itu sendiri.Maka dari itu, manajemen PNS perlu diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna, dan hasil guna. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesioanalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS.

Materi Bimtek Kepegawaian Pemerintah Daerah  Yang Dapat Di Pilih

  1. Bimtek /Diklat Implementasi PP.No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN
  2. Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau Permenpan RB
  3. Bimtek Permenpan RB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  4. Bimtek Manajemen Resiko SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) berdasarkan Permenpan RVB.
  5. Bimtek Penyusunan ANJAB dan ABK Instansi Pemerintah
  6. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
  7. Bimtek Implementasi Talenta SN Pemerintah Daerah
  8. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  9. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  10. Analisis Beban Kerja (ABK)
  11. Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  12. Sistem Mutasi Kepegawaian
  13. Sistem Administrasi Kepegawaian
  14. Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai(SKP)
  15. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  16. Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  17. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
  18. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  19. Bimtek Diklat Nasional Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017
  20. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  21. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  22. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  23. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  24. Diklat Training Officer Course (TOC)
  25. Bimtek Analisis Kebutuhan Diklat
  26. Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD)
  27. Diklat Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  28. Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi   Masa Pra dan Pasca Pensiun
  29. Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  30. Bimtek Audit Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  31. Bimtek Management Of Training (MOT)
  32. Diklat Pembekalan Keterampilan Dan Kewirausahaan Bagi PNS Menjelang Masa Purna Tugas
  33. Bimtek Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS Yang Disesuaikan /Inpassing
  34. Diklat Pengembangan Budaya PNS
  35. Bimtek Pengembangan Kepribadian Aparatur
  36. Training Officer Coures ( TOC )
  37. Bimtek Kepegawaian, Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian Pemerintah Daerah